IKA UNILA Ikut Komentar Dugaan Kadis Pendidikan Sulpakar Suap Rektor Unila Rp1,1 Miliar

Terkini.id, Bandar Lampung — Ketua Ikatan Alumni (IKA ) Unila, Abdullah Fadrie Auli, menyebut Sulpakar harus diperiksa. Bahkan, dibawa dalam sidang sehingga persoalanya hukum tidak tebang pilih. 

“Sudah seharusnya Sulpakar dan orang-orang yang menyuap lainnya dijadikan tersangka juga, bukan cuma Andi Desfiandi seorang,” kata Abdullah Fadrie, hari Sabtu, 14 Januari 2024.

Apalagi, masih kata Abdullah Fadri, yang kini menjabat Ketua DPW Partai Umat Lampung, kalau dilihat dari nilai dan kapasitas Sulpakar — sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kini rangkap Pj. Bupati Mesuji. 

Baca Juga: Mencurigakan, Kadis Pendidikan Lampung Lakukan Pelantikan 158 Kepala Sekolah Tertutup

Itu artnya, Sulpakar adalah pejabat publik, yang seharusnya memberi contoh masyarakat dengan yang baik-baik. “Bayangkan seorang Sulpakar adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung aja ikut seperti itu,” Abdullah Fadri menegaskan.

Surat dakwaan JPU harus dibuktikan supaya tidak menjadi fitnah, bagi yang namanya sudah terlanjur disebut dalam pengadilan. 

Dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan,  Sulpakar selama kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 telah menyuap Rektor Unila Prof. DR Karomani sebanyak Rp1,1 miliar.

Nilai pemberian uang oleh Kadis Pendidikan Lampung yang juga Pj. Bupati Kabupaten Mesuji ke Karomani itu merupakan uang sogok, agar membantu meluluskan mahasiswa di fakultas kedokteran Unila.

Dimulai Tahun 2020,  Sulpakar menitipkan mahasiswa melalui jalur mendiri  (SM-MPTN) Masuk Mandiri kepada Rektor Karomani, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian 2021 senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

Terakhir Tahun 2022,  setelah pengumuman SMMPTN atau SBMPTN tahun 2022, Sulpakar menyerahkan uang di Rumah Pribadi Rektor Karomani, Jl. Muhammad Komarudin 12, Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

Katagori Suap
Bahwa penerimaan uang oleh terdakwa Karomani menurut JPU tidak pernah dilaporkan ke KPK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang.

Padahal, penerimaan uang itu tanpa alasan hak yang sah. Oleh karenanya penerimaan uang itu haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Rektor Unila sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian hal ini  juga berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa  selaku penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi.

Soal gratifikasi, diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Juga, masuk pada (bertentangan) Pasal 5 huruf a dan huruf k Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 73 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sulpakar dan beberapa nama lainnya hingga kini tak ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam perkara ini, KPK hanya menetapkan Andi Desfiandi, Rektor IBI Darmajaya yang juga ikut menyuap Rektor Karomani.

Andi Desfiandi, ditetapkan sebagai tersangka dan terbukri menyuap Rp250 juta ke mantan Rektor Unila Prof. Karomani. 

Andi Desfiandi pun kini telah dituntut 2 tahun penjara.

Rektor IBI Darmajaya Desfiandi (kini sudah dicopot) dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi melakukan suap di penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. (*)

sumber:BE1.lampung

Bagikan