Siap Siap, Tata Ruang Kota Mau Dirubah

Mall MBK
Jalur padat kendaraan, salah satunya di depan Mall Bumi Kedaton (MBK)

Terkini.id, Bandar Lampung – Tata Ruang Kota Bandar Lampung akan dirubah. Perubahan ini dilakukan seiring perkembangan wajah kota dan kepadatan penduduknya yang semakin pesat. Semula, 13 kecamatan kini menjadi 20 kecamatan. Kemudian kelurahan dulu ada 89 sekarang 126 Kelurahan. 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Disperkim Kota Bandarlampung, Dekrison mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pembahasan dalam forum lintas sektor di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Pada 8 Februari 2021 lalu, Walikota Herman HN seharusnya ada di Jakarta, untuk membahas masalah perubahan tersebut bersamana dengan kementrian. Tetapi, walkota yang tinggal beberapa hari lagi memasuki masa pensiun malah tidak bisa hadir. Sehingga, kemungkinan besar, proses pembahasan ATR/BPN akan dilanjutkan oleh wailkota berikutnya.

“Pembahasanya tentu mundur, dan entah kapan lagi. Sekarang ini kita tinggal nunggu aba-aba dari ATR,” kata Dekrison, Kamis 10 Februari 2021. 

Pemerintah Kota Bandarlampung masih merevisi peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk tahun 2011-2030.

 Dekrison menjelaskan, sisa masa jabatan Wali Kota Bandarlampung Herman HN kini tinggal menghitung hari (17 Februari 2021) dan Asisten II pun sudah pensiun, maka dari itu, kemungkinan dilanjutkan oleh Wali Kota Bandarlampung yang baru. 

“Karena kepada daerah harus datang ke Jakarta untuk berkomitmen, beberapa pejabat terkait juga harus datang,” kata Dekrison. 

Revisi Perda tentang RTRW dirintis sejak diperbolehkan Perda RTRW direvisi atau berdasarkan peraturan menteri ATR/BPN nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota.

Tahun 2019 setelah di serahkan ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) itu lebih intensif lagi, dan tahun 2020-2021 ini baru mendapat respon pemerintah pusat. “Dalam penyusunannya kita melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, kabupaten yang berbatasan, swasta dan masyarakat melalui forum konsultasi publik,” dia menegaskan. (*)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Warga Sumberagung Tak Mau Dituduh Penyerobot Lahan

Fraksi Golkar DPRD Respon Cepat Kasus Jebolnya Tanggul di Negeri Besar Way Kanan

Kawasan Citraland Tak Layak Buat Hunian

DPR Asal Lampung Ingatkan Soal UU Penjaga Pantai Oleh China

Sidak Komisi V DPRD di BPBD, Sejumlah Alat Komunikasi Bencana Rusak

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar